May 30, 2015

Kewenangan Daerah dalam pelaksanaan Otoda - PPKN

Hari ini kami akan memposting sebuah artikel dengan judul "Kewenangan Daerah dalam pelaksanaan Otoda - PPKN " Di artikel ini kami akan memberikan sebuah artikel mengenai kewenangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, berikut adalah artikelnya.

Kewenangan Daerah dalam pelaksanaan Otoda - PPKN
Kewenangan Daerah dalam pelaksanaan Otoda - PPKN 


Kewenangan Daerah dalam pelaksanaan Otoda - PPKN 

Kewenangan provinsi diatur dalam Pasal 13 UU No.32 Tahun 2004 dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah propinsi meliputi :
  1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
  2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
  3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
  4. Penyediaan sarana dan prasarana umum
  5. penanganan bidang kesehatan
  6. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumberdaya manusia potensial
  7. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota
  8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten atau kota 
  9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas kabupaten atau kota
  10. Pengendalian lingkungan hidup
  11. Pelayanan pertahanan termasuk lintas kabupaten ataupun kota
  12. Pelayanan administrasi umum pemerintah
  13. Pelayanan administrasi penanaman modal, termasuk lintas kabupaten atau kota
  14. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten atau kora
  15. pelayanan kependudukan dan catatan sipil
  16. Urusan wajib lainya yang diamanatkan oleh peraturan perundang undangan.

B. Urusan pemerintah propinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraasn masyarakat sesuai dengan kondisi kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.


Terimakasih sekian artikel singkat dari kami dengan judul "Kewenangan Daerah dalam pelaksanaan Otoda - PPKN " semoga bermanfaat bagi anda dan lainya, mohon maaf jika ada kesalahan kata di artikel yang kami berikan ini, trimakasih wassalamualaikum wr.wb. 

- Laporan tentang otonomi daerah , Laporan tentang PPKN, laporan tentang kewenangan daerah dalam pelaksanaan otoda, laporan dan makalah tentang OTODA PPKN lengkap.


Berkomentar dengan sopan dan benar, trimakasih.