December 8, 2014

Dasar Hukum pemungutan Pajak

Hari ini saya akan memberikan artikel tantang Pajak perekonomian indonesia dengan judul "Dasar Hukum pemungutan Pajak " Di artikel ini saya akan memberikan berbagai dasar hukum dari pemungutan pajak, berikut artikelnya.

Dasar Hukum pemungutan Pajak
Dasar Hukum pemungutan Pajak 


Dasar Hukum Pemungutan Pajak

Di negara Indonesia pajak dipungut berdasarkan Undang Undang dan Norma hukum. Undang undang dan norma hukum yang melandasi pemungutan ajak antara lain sebagai berikut :

UUD 1945 pasal 23 ayat 2 (Amandemen).

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh undang undang.

Undang undang perpajakan yang berlaku di Indonesia sekarang ini (1 January 2001)


  1. UU no. 16 tahun 2000 yang menggantikan UU no. 10 tahun 1994 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
  2. UU No. 17 tahun 2000 yang menggantikan UU no.10 tahun 1994 tentang Pajak penghasilan.
  3. UU No. 18 tahun 2000 yang menggantikan UU No. 11 tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN danPPNBM)
  4. UU No. 12 tahun 1994 yang menggantikan UU No. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan (PBB)
  5. UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai UU ini diperbarui dengan PP No. 7/19951 dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000.
  6. UU No. 20 Tahun 2000, yang menggantikan UU No. 21 tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Semua peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah (selaku pemungutan pajak) dan rakyat (sebagai wajib pajak) disebut hukum pajak. 

Terimakasih sekian artikel dari gerbangilmu dengan judul "Dasar Hukum pemungutan Pajak  " semoga artikel yang kami berikan bermanfaat bagi anda, mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kalimat. Trimakasih.

Berkomentar dengan sopan dan benar, trimakasih.